HEADLINE
Mode Gelap
Artikel teks besar

Sekjen DPP REI; Kami Rekomendasi Bumi Findaria Mas, Lokasi Akad Massal Nasional Tahun 2027

  

MAKASSAR — Masuknya Perumahan Bumi Findaria Mas dalam bursa calon lokasi Akad Massal Nasional Tahun 2027 yang bakal dihadiri Presiden Prabowo Subianto, disambut antusias oleh pihak pengembang.

CEO Bumi Pundi Karsa (BPK) Holding Company sekaligus owner Bumi Findaria Mas, H. Badris Salam, mengaku bangga dan bersyukur atas kepercayaan besar dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta DPP REI.

"Alhamdulillah, saya sangat bersyukur jika kemudian perumahan kami, Bumi Findaria Mas, dipercaya menjadi lokasi kegiatan akad massal nasional 2027 mendatang," ujar H. Badris Salam saat ditemui di kediamannya, Makassar.

Kepercayaan pusat ini bukan tanpa alasan. Menteri PKP, Maruarar Sirait (Menteri Ara), rupanya sudah pernah meninjau langsung kawasan perumahan tersebut. Di sisi lain, DPP REI juga mencatat bahwa H. Badris Salam merupakan pengembang rumah subsidi terbesar ketiga di tingkat nasional.

Menghadapi agenda raksasa ini, pengusaha properti kawakan ini menegaskan kesiapannya secara penuh. Ia memastikan akan mengebut seluruh persiapan teknis dan infrastruktur agar memenuhi standar acara kepresidenan.

"Bumi Findaria Mas terus berbenah. Kami berkomitmen untuk terus menyediakan rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), khususnya di Sulsel, sekaligus menjadi mitra pemerintah yang berkualitas," tegas Badris.

Sebagai informasi, sepak terjang BPK Holding Company dalam menyuplai rumah subsidi di Sulawesi Selatan tak perlu diragukan lagi. Ribuan unit rumah telah dan sedang dibangun di berbagai kabupaten/kota.

Berikut adalah sebaran proyek perumahan di bawah bendera BPK Holding Company di Sulsel:

  1. Kabupaten Maros: 8.800 unit (Subsidi) & 400 unit (Komersil)

  2. Kabupaten Sinjai: 4.000 unit

  3. Kabupaten Bone: 2.000 unit

  4. Kabupaten Bulukumba: 700 unit

  5. Kabupaten Bantaeng: 700 unit

  6. Kabupaten Gowa: 300 unit (Subsidi) & 50 unit (Komersil)

  7. Kota Palopo: 180 unit

  8. Kota Makassar: 180 unit (Komersil)

  9. Kabupaten Kepulauan Selayar: (Dalam tahap persiapan/sementara)