Mendikdasmen Targetkan Mayoritas Sekolah Terdampak Banjir di Aceh Pulih Tahun Ini

Jakarta — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), lAbdul Mu’ti menargetkan mayoritas sekolah yang terdampak bencana di Aceh dapat kembali beroperasi normal pada tahun ajaran baru 2026/2027, seiring percepatan program revitalisasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi sarana pendidikan.

Menurut Abdul Mu’ti, percepatan pemulihan fasilitas pendidikan menjadi prioritas agar siswa tidak kehilangan akses terhadap layanan pendidikan yang layak. “Kami menargetkan pada tahun ajaran baru 2026/2027 sebagian besar sekolah sudah selesai dibangun sehingga anak-anak dapat belajar sebagaimana mestinya di sekolah masing-masing,” ujar Abdul Mu’ti, saat meresmikan program revitalisasi satuan pendidikan, Senin (22/6/2026).

Ia menjelaskan, sekolah yang masih memungkinkan direnovasi di lokasi lama sebagian besar sudah mulai dikerjakan, bahkan beberapa telah selesai. Sementara untuk sekolah yang harus direlokasi ke lahan baru, proses pembangunan masih membutuhkan waktu tambahan.

Sebagai solusi sementara, pemerintah menyiapkan ruang kelas darurat yang lebih representatif dibanding tenda-tenda darurat yang sebelumnya digunakan. “Seluruh tenda darurat yang dulu digunakan kini sudah kami tiadakan. Sebagai gantinya, kami bangun ruang kelas darurat yang lebih nyaman dan layak untuk kegiatan belajar,” kata Abdul Mu’ti.

Menurutnya, ruang kelas darurat dirancang untuk penggunaan maksimal dua tahun sambil menunggu pembangunan sekolah permanen selesai. Untuk itu, masyarakat bersabar karena sejumlah proyek masih terkendala proses relokasi lahan.

“Kami mohon masyarakat dapat bersabar. Pemerintah terus berupaya memberikan yang terbaik bagi anak-anak Aceh,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, mengungkapkan total terdapat 3.120 sekolah terdampak bencana di Aceh berdasarkan hasil verifikasi lapangan. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.920 sekolah masuk kategori prioritas rehabilitasi.

Rinciannya meliputi 1.287 sekolah rusak ringan (44 persen), 1.382 sekolah rusak sedang (47,33 persen), dan 188 sekolah rusak berat (6,44 persen). Sebanyak 63 sekolah di antaranya harus direlokasi karena lokasi lama tidak lagi layak digunakan. Namun, proses relokasi masih menghadapi tantangan utama berupa keterbatasan lahan.

Menurut Murthalamuddin, hingga kini masih ada kurang dari 21 sekolah yang menunggu penyediaan lahan baru oleh pemerintah daerah. “Banyak yang menilai sekolah masih belajar di bawah tenda karena belum ada intervensi. Padahal bukan begitu. Kondisi itu terjadi karena sekolah sedang dalam proses revitalisasi atau relokasi,” jelasnya.

Ia menegaskan pemerintah tetap memastikan pembelajaran berlangsung melalui berbagai skema darurat. Sejauh ini, sebanyak 83 sekolah telah menerima kelas darurat pada tahap pertama, disusul 31 sekolah pada tahap berikutnya.

Selain itu, sekitar 190 sekolah tengah direvitalisasi melalui kerja sama Kemendikdasmen dengan Tentara Nasional Indonesia, khususnya unsur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

Pada kunjungan tersebut, Abdul Mu’ti juga meresmikan 21 sekolah hasil revitalisasi 2025 di Kabupaten Pidie. Sementara untuk 2026, terdapat 93 sekolah di wilayah tersebut yang menjadi target penanganan.

Ia menambahkan, sekolah harus menjadi meeting point sekaligus melting point, yakni ruang perjumpaan yang memperkuat integrasi sosial serta membentuk karakter generasi muda Indonesia.

“Sekolah adalah tempat seluruh anak Indonesia bertemu, berinteraksi, dan tumbuh menjadi pribadi yang unggul dengan semangat belajar yang tinggi,” pungkasnya.